Pengecekan Resmi AHU Kemenkumham

Cek Ketersediaan Nama PT

Validasi ketersediaan nama Perseroan Terbatas Anda di sistem AHU Kemenkumham sebelum pendaftaran akta notaris resmi.

Gratis • Bebas Konsultasi • Respon Cepat Tim Legalitas

PP No. 43/2011

Berdasarkan regulasi resmi Kementerian Hukum dan HAM RI, pengajuan nama wajib memenuhi kriteria:

Wajib terdiri dari minimal 3 (tiga) kata dalam bahasa Indonesia atau alfabet Latin.

Belum pernah dipakai atau didaftarkan secara sah oleh perseroan lain di sistem Ditjen AHU Kemenkumham.

Ditulis dengan huruf Latin tanpa simbol, karakter khusus, atau angka yang berdiri sendiri.

Dilarang memakai atau menyerupai nama lembaga negara, instansi pemerintah, atau badan internasional.

Tidak bertentangan dengan ketertiban umum, norma kesusilaan, atau peraturan perundang-undangan.

Tidak boleh hanya terdiri dari susunan angka atau diawali oleh angka semata.

✓

Database Ditjen AHU: Pemeriksaan kemiripan fonetik dan kata kunci perseroan berbadan hukum.

✓

Korelasi KBLI 2020: Memastikan nama tidak ambigu dengan maksud dan bidang kegiatan usaha.

✓

Rekomendasi Alternatif: Jika nama berisiko ditolak, konsultan kami menyiapkan variasi nama yang aman.

Konsultan perizinan kami siap membantu brainstorming dan validasi nama usaha Anda secara langsung.